Sunday, June 19, 2016

(Tulisan) Menuju ”Integrated Box Office System”

Tulisan saya di Kompas, Sabtu 18/6 2016:

Menuju ”Integrated Box Office System” (EKKY IMANJAYA & SHANDY GASELLA)
Tahun ini adalah tahun panen sinema Indonesia. Kenaikan jumlah penonton, berdasarkan data dari FilmIndonesia.or.id (FI, 8/6), begitu mencolok pada Ada Apa dengan Cinta 2(3,6 juta jiwa), disusul My Stupid Boss (2,6 juta), dan Comic 8: Casino Kings Part 2(1,8 juta jiwa).
Namun, sejauh ini hanya ada laporan jumlah penonton, bukan jumlah pendapatan. Kedua, terkait dengan film impor, tidak ada data soal jumlah penonton apalagi hasil pendapatan sama sekali, padahal UU No 33/2009 mengamanatkan hal ini.
Belakangan, muncul ide integrated box office system (IBOS). Dalam Bisnis.com (27/3), Ketua Pusat Pengembangan (Pusbang) Film Kemdikbud Maman Wijaya menyatakan bahwa IBOS diatur dalam peraturan menteri dan sedang dalam tahap akhir dan sedang dalam proses lelang pembuatan apps. Sebelumnya, produser Sheila Timothy (Kompas, 16/2) juga sudah menggarisbawahi pentingnya IBOS yang transparan dan bisa diakses harian.
Tulisan ini menekankan pentingnya IBOS berdasarkan gross (pendapatan kotor) dan juga memasukkan data film asing ke dalamnya.
Pendapatan kotor
Pelaporan box office kepada publik, walau baru dengan jumlah penonton, sebenarnya adalah hal yang menggembirakan. Dan, hal ini adalah amanat UU No 33/2009 tentang Perfilman. Di sana disebutkan bahwa pengusaha bioskop wajib melaporkan jumlah penonton kepada menteri dan menteri juga diwajibkan mengumumkan jumlah penonton setiap judul film yang tayang di bioskop secara rutin.
Lagi-lagi, jumlah penonton yang menjadi patokannya, bukan jumlah pendapatan. Kalau ada upaya merevisi UU Film, pasal ini patut dipertimbangkan untuk dibongkar. Di pihak lain, tidak disebutkan ini hanya berlaku untuk film nasional. Artinya, seharusnya film asing, termasuk Hollywood, wajib dilaporkan perolehan penontonnya. Sayangnya, tidak adanya petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), dan sanksi membuat pasal ini melempem.
Tetapi, setidaknya kita punya patokan untuk film lokal. Untuk film Hollywood, tak ada akses publik. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan siapa yang menang antara AADC2 dan Captain America: Civil War (CA:CW) kalau tidak ada data-data resmi yang bisa menjadi perbandingan, yaitu jumlah pendapatan kotor?
Kalaupun kita bisa menerka-nerka, misalnya dengan berargumen bahwaAADC2 menang karena masih tayang di bioskop, sedangkan CA:CW tidak, tentu kurang valid karena jumlah layar tidak berbanding lurus dengan harga tiket masuk (HTM) yang bervariasi. Seiring dengan semangat merevisi UU Perfilman, seyogianya dipikirkan juga tentang pelaporan dalam bentuk pendapatan kotor, sebagaimana layaknya praktik umumnya.
Di negara lain, laporan box officebiasanya ukurannya adalah pendapatan kotor bioskop, bukan jumlah penonton, dan bisa diakses secara berkala secara daring dan real time. Apakah di Indonesia pasca-1998 pernah ada upaya serupa?
Dalam salah satu memeAADC2disebutkan bahwa di Malaysia, "Kutipan Melebihi RM 1M". Artinya, pihak Malaysia bisa mendapatkan data pendapatan, entah ke jaringan bioskop atau ke produsernya langsung. Mengapa justru di negeri sendiri susah mendapatkan data semacam ini? Variety (22/5) menulis meliput kesuksesan minggu pertama X-Men: Apocalypse di berbagai belahan dunia dan Indonesia disebut angka fantastis 3,1 juta dollar AS. Artinya, sekali lagi, mereka memperoleh akses itu.
Mari kita lihat Box Office Mojo, salah satuwebsite yang memuat data penghasilan bioskop seluruh dunia, http://www.boxofficemojo.com/intl/. Sebenarnya, Box Office Mojo pernah juga memuat pendapatan kotor film dari Indonesia tahun 2009-2012 (http://www.boxofficemojo.com/intl/indonesia/). Setelah itu, entah mengapa, nihil.
Pentingnya berdasarkan "gross"
Kini, kajian, kritik, dan apresiasi film sudah mulai tidak lagi didominasi kajian teks yang melihat sisi-sisi intrinsik semata, tetapi juga beralih ke bagian ekstrinsik dari film, yang dalam bahasa Indonesia acap disebut "perfilman", yaitu seputar kajian penonton, penggemar, kebijakan, industri, ekonomi budaya, dan budaya politik. Pengkaji bisa membaca tren, pola, dan selera penonton, misalnya.
Salah satu penelitian yang memakai data pendapatan dilakukan oleh Oxford Economics (2010) yang ditugaskan oleh Motion Picture Association (MPA), yang merilis risetnya dengan judul The Economic Contribution of the Film and Television Industries in Indonesia. Mereka menyatakan bahwa "…berdasarkan resmi dan data lain - menunjukkan bahwa industri film dan televisi secara langsung memberikan kontribusi diperkirakan Rp 7,675 miliar terhadap perekonomian Indonesia dalam produk domestik bruto (PDB). Dalam proses itu mereka langsung menyokong 191.800 jenis pekerjaan dan menghasilkan Rp 785 miliar pendapatan pajak". Industri film dan televisi pada 2010 berkontribusi 0,12 persen total pendapatan nasional. Penelitian ini bisa terwujud karena adanya data grossbioskop.
Kedua, investasi. Terkait dengan telah dihapuskannya sektor perfilman dari daftar investasi negatif (DNI), bahwa hanya dengan ukuran gross itulah yang dapat dijadikan pertimbangan calon investor, baik lokal maupun asing, yang hendak ikut membiayai produksi film nasional, supaya mereka bisa mengetahui secara persis–bukan menduga-duga seperti yang selama ini dilakukan banyak pihak–seberapa besar potensi pasar (film) yang ada di Indonesia. Ketika data ini dapat diakses oleh publik, siapa tahu ada satu-dua petinggi studio besar di Hollywood sana yang mau "iseng-iseng" membiayai ongkos produksi film nasional dan itu mungkin saja terjadi apabila IBOS ini memuat laporan pendapatan kotor, sekali lagi, dalam uang, bukan jumlah penonton. Kalau belum bisa (atau mau) membuat laporan berdasarkan jumlah pendapatan, baik film nasional maupun impor, usulan IBOS untuk masuk ke dalam wacana revisi UU perfilman menjadi kurang maksimal.
Perkembangan terakhir
Kabar terakhir, dalam diskusi Implementasi UU Perfilman yang diadakan Pusbang Film dan Badan Perfilman Indonesia (BPI), 1 Juni lalu, ada diskusi menarik seputar hal ini. Pihak Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) menyatakan perlunya IBOS. Akan tetapi, ditekankan, publik hanya boleh tahu persoalan jumlah layar dan jumlah penonton per hari. Alasannya karena tidak boleh melanggar UU.
Tentu ini berita gembira dan bisa menghindari dugaan-dugaan terkait pajak, seperti yang dilansir Roy Marten (Republika, 28/4). Namun, di sisi lain, pembatasan akses kepada publik haruslah ditinjau ulang.
Kami tidak tahu UU mana yang dilanggar jika gross dipublikasikan secara umum. Kalaupun ada, UU itu harus dipertimbangkan dengan serius untuk direvisi. Dalam praktiknya secara global, IBOS mengungkapkan pendapatan kotor, yang tidak berbanding lurus dengan jumlah penonton dan jumlah layar.
Sampai kita punya IBOS berdasarkan perolehan penghasilan dan memasukkan film impor, jangan pernah mimpi untuk menilai siapa yang lebih unggul: AADC2 atau CA:CW.