Wah, ramai lagi soal Integrated Box Office System.
Berikut, tahun lalu, saya diwawancara MetroTV News soal Daftar Negatif Investasi, yang mengarah juga ke soal pelaporan jumlah penonton dan pendapatan kotor bioskop ke publik:
Siapa Diuntungkan Investasi Asing di Dunia Film?
Putu Radar Bahurekso • 10 Februari 2016 18:35 WIB
sumber: http://hiburan.metrotvnews.com/read/2016/02/10/482307/siapa-diuntungkan-investasi-asing-di-dunia-film
Metrotvnews.com, Jakarta: Bidang usaha film merupakan jenis usaha yang masuk ke dalam DNI (Daftar Negatif Investasi). Hal ini membuat bidang industri perfilman sulit mendapatkan bantuan investasi dari luar negeri.
Namun, rencana dihapusnya industri film dari DNI menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan.
Ekky Imanjaya, seorang pengamat sekaligus akademisi film, termasuk yang pro.
"Saya pribadi sebenarnya cenderung setuju dengan DNI film, asal aturan mainnya jelas dan ditegakkan, dan juga diawasi," kata Ekky Imanjaya, kepada Metrotvnews.com, belum lama ini.
Menurut Ekky, dengan dibukanya industri film dari DNI nanti, yang paling diuntungkan adalah konsumen. Itu jika pembukaan DNI ini bisa berjalan dan diawasi dengan baik.
“Persaingan yang sehat akan selalu menguntungkan konsumen. Jika aturan mainnya dibuat adil dan diawasi,” ucap pengamat yang juga menjadi dosen jurusan film di Universitas Bina Nusantara ini.
Jika ini digarap dengan serius, tentunya selain konsumen akan ada banyak pihak lain yang diuntungkan. Misalnya, daftar box office Indonesia. Selama ini, hanya dilihat berdasarkan jumlah penonton, bukan dari pendapatan.
"Catatan box office selama ini hanya ada di filmindonesia.or.id. Itu pun berdasarkan jumlah penonton (bukan jumlah pendapatan), dan hanya film Indonesia. Kalau dibuat transparan, misalnya di website resmi Dirjen Pajak, diberikan laporan yang bisa diakses oleh publik (seperti yang dilakukan negara-negara lain) dan real time. Ini akan sangat bagus. Tidak hanya untuk sesama pelaku bisnis dan pemerintah terkait. Tapi juga untuk wartawan, akademisi, dan kritikus film, seperti saya,” jelas Ekky.
"Data itu bisa dipakai untuk banyak sekali tujuan. Termasuk pemantauan dan pengawasan aturan main, dan spectatorship," tutupnya.
Seperti diketahui, pada akhir bulan lalu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf memastikan Daftar Negatif Investasi (DNI) di bidang perfilman telah disepakati oleh pemerintah untuk dibuka.
Ini artinya, investor asing kini bisa menanamkan modal di bidang industri perfilman yang terbagi dalam tiga sektor, yaitu produksi, distribusi, dan exhibition atau bioskop.
Bagi para sineas, dibukanya DNI ini adalah angin segar. Selama ini, para sineas lokal terbilang sulit mencari dana dalam membuat film. Hasilnya, produksi film lokal terhitung sedikit.
(ELG)
Baca Juga:
Tulisan kami di Kompas seputar tema ini: http://findingjakasembung.blogspot.co.uk/2016/06/menuju-integrated-box-office-system.html
Namun, rencana dihapusnya industri film dari DNI menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan.
Ekky Imanjaya, seorang pengamat sekaligus akademisi film, termasuk yang pro.
"Saya pribadi sebenarnya cenderung setuju dengan DNI film, asal aturan mainnya jelas dan ditegakkan, dan juga diawasi," kata Ekky Imanjaya, kepada Metrotvnews.com, belum lama ini.
Menurut Ekky, dengan dibukanya industri film dari DNI nanti, yang paling diuntungkan adalah konsumen. Itu jika pembukaan DNI ini bisa berjalan dan diawasi dengan baik.
“Persaingan yang sehat akan selalu menguntungkan konsumen. Jika aturan mainnya dibuat adil dan diawasi,” ucap pengamat yang juga menjadi dosen jurusan film di Universitas Bina Nusantara ini.
Jika ini digarap dengan serius, tentunya selain konsumen akan ada banyak pihak lain yang diuntungkan. Misalnya, daftar box office Indonesia. Selama ini, hanya dilihat berdasarkan jumlah penonton, bukan dari pendapatan.
"Catatan box office selama ini hanya ada di filmindonesia.or.id. Itu pun berdasarkan jumlah penonton (bukan jumlah pendapatan), dan hanya film Indonesia. Kalau dibuat transparan, misalnya di website resmi Dirjen Pajak, diberikan laporan yang bisa diakses oleh publik (seperti yang dilakukan negara-negara lain) dan real time. Ini akan sangat bagus. Tidak hanya untuk sesama pelaku bisnis dan pemerintah terkait. Tapi juga untuk wartawan, akademisi, dan kritikus film, seperti saya,” jelas Ekky.
"Data itu bisa dipakai untuk banyak sekali tujuan. Termasuk pemantauan dan pengawasan aturan main, dan spectatorship," tutupnya.
Seperti diketahui, pada akhir bulan lalu, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf memastikan Daftar Negatif Investasi (DNI) di bidang perfilman telah disepakati oleh pemerintah untuk dibuka.
Ini artinya, investor asing kini bisa menanamkan modal di bidang industri perfilman yang terbagi dalam tiga sektor, yaitu produksi, distribusi, dan exhibition atau bioskop.
Bagi para sineas, dibukanya DNI ini adalah angin segar. Selama ini, para sineas lokal terbilang sulit mencari dana dalam membuat film. Hasilnya, produksi film lokal terhitung sedikit.
(ELG)
Baca Juga:
Tulisan kami di Kompas seputar tema ini: http://findingjakasembung.blogspot.co.uk/2016/06/menuju-integrated-box-office-system.html
No comments:
Post a Comment